Isu penundaan pembayaran gaji kepada pemain menjadi permasalahan yang kerap muncul setiap musim. Polemik mengenai penundaan pembayaran hak-hak pemain telah menjadi masalah yang terjadi berulang kali, baik yang dilaporkan secara resmi kepada Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI), dilaporkan secara tidak resmi, maupun hanya berupa rumor. Meskipun beberapa klub telah dilaporkan dan diperiksa oleh badan arbitrase yang berwenang untuk menangani sengketa sepakbola atau National Dispute Resolution Chamber (NDRC), mereka masih tetap berkompetisi di liga nasional.
Kasus terbaru muncul ketika para pemain Kalteng Putra mengungkapkan keluhan mengenai gaji dan bonus yang tertunda. Masalah ini semakin meningkat ketika para pemain di Stadion Tuah Pahoe, tempat Kalteng Putra bertanding, mengunggah “Surat Pernyataan/Perjanjian” yang menuntut manajemen klub untuk membayar hak-hak pemain dan mengancam akan mogok bertanding melawan Persipura Jayapura jika tunggakan tersebut tidak diselesaikan sebelum pertandingan, yang dijadwalkan pada pekan keempat play-off degradasi Liga 2, Senin (22/1).
Surat tersebut, yang dinyatakan atas nama 28 pemain, menarik perhatian dengan 21 pemain mengunggahnya di Instagram pribadi mereka, 4 tidak mengunggahnya, dan 2 akun pemain dikunci (private). Masalah penundaan pembayaran gaji ini telah melalui proses perjuangan yang panjang oleh para pemain.
Riza Hufaida, seorang legal dari APPI, menyatakan bahwa lima pemain awalnya melaporkan penundaan pembayaran gaji mereka. Namun, APPI menyarankan agar pemain Kalteng Putra menyelesaikan masalah ini secara internal bersama manajemen klub terlebih dahulu sebelum melaporkannya secara resmi.
Sebelum surat pernyataan diunggah, para pemain telah berusaha berkomunikasi secara internal dengan manajemen, tetapi tidak mendapatkan kejelasan. Dan dengan berjalannya waktu, tunggakan gaji semakin bertambah. Namun, tanggapan yang diberikan oleh manajemen hanya meminta para pemain untuk menunggu keputusan CEO Kalteng Putra, Agustiar Sabran.
Setelah merasa tidak mendapat tanggapan, para pemain kemudian mengirim dua surat kepada manajemen klub: surat pernyataan dan surat kesepakatan yang berisi tenggat waktu bagi manajemen untuk membayar tunggakan gaji pemain.
Hardika Aji, CEO APPI, menjelaskan bahwa pemain Kalteng Putra telah berkali-kali meminta pembayaran gaji, namun tidak kunjung dibayar, dengan alasan menunggu keputusan CEO. Bahkan, para pemain telah meminta audiensi dengan CEO melalui surat pernyataan tersebut.
Namun, aksi mogok pemain tidak dilakukan begitu saja. Sebelumnya, telah dilakukan upaya komunikasi dengan manajemen dan CEO klub, serta laporan resmi kepada APPI. Namun, upaya mediasi yang diajukan oleh pemain juga tidak membuahkan hasil. APPI juga telah mencoba mewakili pemain dengan mengirimkan surat resmi kepada manajemen Kalteng Putra, namun tidak mendapatkan balasan.
Para pemain akhirnya mengirimkan laporan resmi kepada APPI untuk ditindaklanjuti secara hukum. Namun, manajemen Kalteng Putra malah melaporkan 23 pemain kepada Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah (Polda Kalteng), dengan tuduhan pencemaran nama baik dan fitnah karena aksi protes di media sosial.
Peringatan mogok bertanding tidak segera dilakukan oleh para pemain. Sebelumnya, mereka mencoba berkompromi dengan manajemen, tetapi manajemen meninggalkan lokasi tanpa membahas tuntutan pemain setelah pertandingan selesai. Hal ini membuat para pemain merasa terpaksa untuk mengunggah surat pernyataan sebagai bentuk protes.
Para pemain kemudian melaporkan kasus ini kepada APPI untuk ditindaklanjuti secara hukum. APPI memprosesnya dan mengirimkan surat elektronik kepada manajemen Kalteng Putra. Namun, manajemen malah melaporkan para pemain ke polisi atas dasar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
FIFPRO mendukung laporan penunggakan gaji yang diajukan oleh 29 pemain, dan meminta PSSI untuk segera mengintervensi dan menyelesaikan masalah ini secara profesional.
Kasus ini menunjukkan perlunya penegakan aturan yang lebih tegas dan verifikasi yang lebih baik dari pihak penyelenggara liga maupun federasi sepakbola nasional. Insiden seperti ini tidak seharusnya terjadi jika klub memenuhi kewajibannya dengan profesional.
